Pemerintah berharap demo Hari Buruh tidak anarkis

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta agar peringatan Hari Solidaritas Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei tidak diwarnai dengan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis.
SRC:www.antaranews.com

Ilustrasi (ANTARA/Yudhi Mahatma)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta agar peringatan Hari Solidaritas Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei tidak diwarnai dengan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis.

"Para pekerja dipersilahkan jika ingin mewarnai peringatan hari buruh dengan melakukan aksi unjuk rasa tapi jangan bersifat anarkis," kata Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta, Senin.

Agung menyampaikan, penyampaian aspirasi bisa dilakukan dengan tertib dengan suasana yang kondusif.

Agung juga menyampaikan, pemerintah terus berupaya untuk menampung dan merealisasikan apa yang menjadi aspirasi para buruh salah satunya soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dia menjelaskan, pemerintah menargetkan BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, sementara BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 201

"Saat ini tengah dirancang peraturan pemerintah dan peraturan presiden untuk kedua BPJS tersebut," katanya.

Agung mengatakan, realisasi operasional BPJS merupakan satu bentuk komitmen pemerintah terkait tuntutan para tenaga kerja.

Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang mengatakan pihaknya optimis operasional BPJS akan terealisasi sesuai waktu yang ditargetkan.

"Operasional BPJS harus terlaksana dengan baik karena menyangkut nasib rakyat Indonesia termasuk para tenagakerja," katanya.

Sebelumnya, 57.000 orang dikabarkan akan berunjuk rasa dalam rangka memperingati Mayday di kawasan Jakarta pada Selasa (1/5).

Polda Metro Jaya mengerahkan 16.083 personil gabungan, guna mengamankan aksi unjuk rasa buruh.
(W004)