SRC:www.antaranews.com
Ambon (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku mempertanyakan komitmen Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu bersama Wagub Said Assagaff untuk mewujudkan komitmennya dalam upaya pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen di dalam APBD.
"Kami berharap sebelum berakhirnya masa jabatan pasangan Ralahalu- Assagaff 2013, komitmen ini bisa terealisasi agar profil pendidikan di Provinsi Maluku semakin baik," kata Ketua komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Kamis.
Tantangan ini disampaikan Suhfi Madjid karena selama ini program tersebut didengung-dengungkan tapi belum teralisasi secara baik, sehingga memasuki akhir masa jabatan kepala daerah 2013 nanti sudah bisa terlaksana.
"Jadi kalau sampai dengan 2013 masa akhir jabatannya gubernur bisa menegaskan konsistensi dan komitmen untuk mencapai angka 20 persen pendidikan itu saya acungkan dua jempol buat gubernur," kata politisi Fraksi PKS ini.
Menurut Suhfi, upaya perbaikan mutu dan kualitas pendidikan di Maluku harus melibatkan multi stakeholder, sebab persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah Pusat atau pun Pemerintah Provinsi saja.
"Perlu ada kerjasama dan koordinasi yang sinergis dari pusat sampai ke daerah kabupaten dan kota untuk memajukan masalah pendidikan, karena kondisi riil di lapangan saat ini membuktikan adanya kemandekan di tingkat bawah," katanya.
Adanya alokasi anggaran untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SMP dari pemerintah pusat dan BOS tingkat SMA/SMK/sederajat dari APBD provinsi membuat pihak kabupaten kota juga memperkecil alokasi dana pendidikan di daerah masing-masing.
Persoalan seperti ini mengakibatkan kewenangan-kewenangan yang harus menjadi perhatian penuh Dinas Pendidikan kabupaten/kota justeru menjadi tidak bisa tertangani secara baik.
Contoh lain berupa pendistribusian tenaga guru, dimana terjadi kekurangan guru pada berbagai lokasi, namun di daerah lain seperti perkotaan justeru terjadi penumpukan guru. (ANT)
No comments:
Post a Comment