SRC:www.antaranews.com
Menhut Zulkifli Hasan (FOTO ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan, kawasan hutan konservasi seluas 26,82 juta hektar terbuka untuk investasi kehutanan.
"Tapi investasinya tidak membuka hutan, melainkan memanfaatkan hasil hutan nonkayu karena kawasan konservasi tak boleh diganggu hutannya," kata Menhut, di Jakarta, Senin.
Dengan hanya memanfaatkan produk nonkayu, seperti getah, madu, dan rotan, kata menteri yang senin siang meninjau Patuha Resort Ciwidey, Kabupaten Bandung, maka investor yang menanamkan modalnya di kawasan konservasi otomatis menjaga pohonnya yang sangat penting untuk menyerap dan menampung air.
"Penguatan pengelolaan hutan berbasis kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus kementerian. Biasanya kawasan konservasi itu dijadikan wisata alam," katanya.
Ia mengingatkan, luas hutan yang kini tinggal 130,68 juta hektare juga tidak boleh lagi berkurang secara drastis seperti yang terjadi di era reformasi saat 4 juta hektare hutan Indonesia habis setiap tahunnya karena praktik pembalakan haram (illegal logging).
Kerugian akibat hilangnya kawasan hutan, kata Menhut, lebih besar dari penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp600 triliun.
"Itu biaya mahal yang harus kita bayar jika hutan kita habis dibabat tanpa tanggung jawab."
Meski demikian, menteri juga menyadari dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, maka makin bertambah pula kebutuhan akan lahan. Namun meningkatnya kebutuhan lahan itu bukan berarti kegiatan menebang kayu secara sembarangan diperbolehkan.
"Kini dari hutan hanya bisa diambil 10 persen kayunya dan 90 persen nonkayu," kata menteri.
Kepada petani yang juga anggota lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di Ciwidey, Menhut mempersilakan mereka memanfaatkan lahan di bawah tegakan pohon kayu untuk tanaman kopi atau yang lainnya, selama hutannya terjaga.
"Yang penting ada keseimbangan antara kepentingan manusia dan kehidupan flora serta fauna dalam pengelolaan kawasan hutan. Kalau keseimbangan itu dirusak, daerah di Jawa Barat akan banyak yang banjir dan mengalami kelangkaan air. Kerugian akibat bencana itu bisa mencapai triliunan rupiah," katanya.
(T.A027/I007)
No comments:
Post a Comment