SRC:www.antaranews.com
"Misalnya, kebijakan antara Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan para gubenur yang tidak sejalan menyebabkan pelaku usaha kebingungan dan petugas Bea dan Cukai menjadi serba salah. Ini harus segera diatasi kalau tidak akan menghambat perekonomian," kata Ketua Umum Hiplindo Jusuf Rizal melalui surat elektroniknya kepada ANTARA di Semarang, Selasa.
Ia mengatakan bahwa Menko Perekonomian Hatta Rajasa perlu segera mengambil langkah-langkah strategis, taktis, dan koordinatif dengan para menterinya agar tidak mengeluarkan kebijakan yang saling bertabrakan guna memacu pertumbuhan ekonomi.
Menurut Jusuf Rizal, apa pun kebijakan pemerintah yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memajukan dunia usaha patut semua pihak mendukungnya. Akan tetapi, jika kebijakan itu ternyata memiliki kelemahan yang menjadi kontraproduktif, dunia usaha pasti akan berteriak, seperti kebijakan tata niaga impor produk holtikultura yang bertabrakan.
Menteri Pertanian telah mengeluarkan permen soal pambatasan pemasukan produk holtikultura melalui pelabuhan (buah dan sayur). Semula pemberlakuan peraturan ini pada tanggal 19 Maret 2012, kemudian diundur hingga 19 Juni 2012, katanya.
Namun, lanjut dia, Permen Perdagangan No. 30/M-DAG/PER/5/2012 malah menunda lebih lama lagi hingga 28 September 2012. Sementara untuk tujuan Jawa Timur, Gubernur Jatim, Soekarwo berdasarkan peraturan daerah setempat menolak masuknya impor buah dan sayuran ke Jawa Timur karena khawatir akan mematikan para petani.
"Tentu adanya peraturan itu akan menyulitkan aparat Bea Cukai di lapangan. Dualisme kebijakan kementerian ini seolah menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Dunia usaha pun menjadi bingung dengan kebijakan yang tidak sinkron ini," kata mantan Sekjen Indonesia Junior Chamber (IJC) Internasional itu.
Untuk itu, peraih penghargaan Leadership Award tersebut mendesak Menko Perekonomian Hatta Rajasa melakukan pembenahan kebijakan satu pintu agar masing-masing kementerian tidak jalan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing.
Masalahnya, menurut dia, kebijakan itu tidak hanya menyangkut dalam negeri, tetapi juga dunia internasional. Jika tidak dilakukan pembenahan citra pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono akan lebih terpuruk lagi.
"Semestinya kebijakan-kebijakan strategis harus dibicarakan inter-kementerian. Bukan semau-maunya menterinya. Untuk itu, Hatta Rajasa mesti tegas benahi permen yang tidak sejalan itu," demikian Jusuf Rizal. ***2***
(TZ.D007/B/R010/R010) 03-07-2012 11:53:42
No comments:
Post a Comment