BP sanggupi ikut kembangkan geothermal

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, perusahaan pertambangan minyak dan gas dari Inggris (BP) menyanggupi untuk ikut mengembangkan energi panasa bumi (geothermal) di Indonesia.
SRC:www.antaranews.com

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (ANTARA)

"Tidak adil kalau semuanya harus dijual di luar negeri."

Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, perusahaan pertambangan minyak dan gas dari Inggris (BP) menyanggupi untuk ikut mengembangkan energi panasa bumi (geothermal) di Indonesia.

"BP dengan pembicaraan tadi sanggup juga untuk ikut mengembangkan geothermal yang ada di Indonesia dengan demikian menambah lagi daya listrik yang kita miliki," kata Presiden Yudhoyono dalam konperensi pers di Gedung Agung, Yogyakarta.

Presiden mengemukakan hal itu merupakan hasil pembicaraan dirinya dengan CEO BP, Bob Dudley, di Gedung Agung, Yogyakarta, Jumat siang.

Presiden mengatakan, selama ini energi panas bumi belum tergarap dengan baik, meskipun Indonesia memiliki deposit tertinggi di dunia.

Panas bumi masih sulit dikembangkan karena masih banyaknya tantangan-tantangan dalam berinvestasi.

Presiden mengemukakan, meskipun insentif-insentif di bidang geothermal dikembangkan, sektor panas bumi belum mampu berkembang, apalagi dengan harga minyak yang kini disubsidi, membuat harga belum kompetitif.

Namun demikian, menurut Presiden, panas bumi merupakan salah satu masa depan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Presiden juga mengapresiasi atas pembicaraan dengan BP yang menyepakati 230 juta kaki kubik per hari gas dari ladang tangguh untuk dialirkan ke dalam negeri guna memenuhi industri dalam negeri dimana sebelumnya, gas-gas tersebut sepenuhnya dijual keluar negeri.

Kepala Negara menilai, dengan kesepakatan tersebut akan mendukung pembangunan perekonomian terutama pengembangan industri dalam negeri.

Pemerintah ke masa depan terus melakukan upaya-upaya renegosiasi ulang kontrak-kontrak karya agar gas-gas hasil ladang di Indonesia dapat dijual di dalam negeri.

"Menyadari tuntutan ekonomi kita, maka pemerintah sesungguhnya beberapa saat yang lalu dan sekarang terus melaksanakan negosiasi, pembicaraan kembali agar gas yang diproduksi di Indonesia tentunya tidak tepat dan tidak adil kalau semuanya harus dijual di luar negeri," kata Presiden.

Namun demikian, Presiden mengatakan, pemerintah tetap menghormati kontrak-kontrak karya yang telah ditandatangani di masa yang lampau.

"Saya menghormati kontrak, tapi saya juga mengajak para investor, para pemimpin bisnis di Indonesia ini untuk memahami situasi Indonesia ini. Kalau memang kontraknya dirasa tidak tepat dan dirasakan kurang adil, maka menata niat dengan baik untuk kita perbaiki dan perbarui," demikian Presiden Yudhoyono.
(T.M041/R010)