Birokrasi pemerintah perlu penataan mendasar

Wakil Presiden (Wapres) Boediono menilai, birokrasi pemerintahan memerlukan penataan dan perubahan mendasar dan hal itu hanya bisa terjadi apabila ada kemauan politik yang kuat dari seluruh elemen bangsa.
SRC:www.antaranews.com

Wakil Presiden Boediono. (ANTARA)

"Birokrasi pemerintah pusat bertambah besar walau fungsinya berkurang."

Malang (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Boediono menilai, birokrasi pemerintahan memerlukan penataan dan perubahan mendasar dan hal itu hanya bisa terjadi apabila ada kemauan politik yang kuat dari seluruh elemen bangsa.

"Birokrasi adalah sesuatu yang terus terang masih harus kita bangun, kita kukuhkann" kata Wapres Boediono di Malang, Jawa Timur (Jatim), Selasa.

Hal tersebut disampaikan saat Wapres memberikan sambutan sekaligus membuka seminar internasional Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi (ASPA) Indonesia.

Hadir dalam acara itu Wakil Gubernur Jatim, Saifulah Yusuf, Ketua ASPA Indonesia, Fadel Muhammad, serta Rektor Universitas Brawijaya, Yogi Sugito.

Menurut Wapres, dalam semangat untuk cepat-cepat menerapkan desentralisasi, maka sesungguhnya telah menunda pengembangan sistem aparatur sipil negara yang profesional.

Wapres mengkritik masih saja mengirimkan pejabat eksekutif negara untuk ikut pendidikan dan pelatihan (diklat) setelah pengangkatannya.

Bangunan birokrasi di daerah tidak jarang dibiarkan menjadi korban tarik menarik kepentingan politik sempit dan bahkan kepentingan perorangan.

"Bahkan, pemda-pemda yang ukurannya sama dengan perusahaan besar, tidak memiliki manajer keuangan yang benar-benar profesional dan handal," kata Wapres.

Dalam antusiasme untuk menerapkan pengendalian oleh masyarakat, Wapres menilai, justru kehilangan perhatian pada upaya meningkatkan produktivitas.

"Birokrasi pemerintah pusat bertambah besar walau fungsinya berkurang," kata Wapres.

Pemerintah memberikan dana untuk daerah dengan satu formula yang dampaknya bervariasi, ada daerah yang menganggarkan Rp400.000 per kapita untuk belanja pegawai dan ada yang menganggarkan lebih dari Rp7 juta per kapita.

Menurut Wapres, pada saat pemerintah menginginkan perubahan cepat menuju demokrasi, banyak pegawai negeri beralih menjadi politisi, dan banyak politisi melihat birokrasi dan sumber daya terkait sebagai domain pengaruh politisi.
(T.A025/M026)